Suara Kedaulatan News

Berita Utama

Meranti

Bengkalis

Ad Placement

Dumai

Rokan Hilir

Kamis, 22 Oktober 2026

   Comment   

Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Bupati Asmar Dorong Perluasan Akses Keuangan Masyarakat Meranti


Suara Kedaulatan News. 
JAKARTA – Kamis-22-10-2026

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di Grand Ballroom Convention, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Rakornas TPAKD 2026 tersebut turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dan menjadi forum koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan sektor keuangan dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Bupati Asmar hadir bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti  Ira Selda Fitri, S.IP., MPA.serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti, Sukri, SE

Kehadiran Bupati Asmar dalam Rakornas tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait, khususnya dalam mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat di daerah.

Bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, penguatan akses keuangan dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan, pedagang, serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan akses terhadap layanan dan pembiayaan formal.

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakornas TPAKD merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Ia menjelaskan, perkembangan TPAKD terus dipantau setiap tahun. OJK juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.

Berdasarkan laporan tersebut, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 telah mencapai 69 persen. Sementara tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.

Capaian tersebut disebut telah melampaui target inklusi keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni 93 persen pada 2029.

“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” kata Friderica.

Sementara itu, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Menurutnya, pembentukan kelembagaan tersebut merupakan capaian penting dalam memperkuat pemerataan akses keuangan.

“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyoroti keterlibatan berbagai kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat akses keuangan. Menurutnya, keberadaan mereka menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan telah menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat.

“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.

Bupati Asmar menilai penguatan akses keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah. Karena itu, hasil Rakornas TPAKD diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat program yang memberikan kemudahan akses layanan keuangan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kata dia, akan terus mendorong sinergi dengan OJK, perbankan, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya agar akses pembiayaan dan layanan keuangan dapat semakin menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.

Menurutnya, perluasan akses keuangan tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mampu menggunakan layanan keuangan secara bijak, aman, dan produktif.

“Pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi agar masyarakat Meranti semakin mudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan. Ini penting untuk mendorong usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” ujar Asmar.

Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Diskominfotik

Jumat, 02 Oktober 2026

   Comment   

PILKADES SERENTAK 12 DESA KABUPATEN MERANTI DI IKUTI 33 PERSERTA CAKADES


Suara Kedaulatan News. 
Meranti Jumat-02-10-2026.

Kembali pesta demokrasi masyarakat dengan di adakan nya pemilihan kepala desa akan di gelar di 12 desa sekabupaten Meranti yang akan di selenggarakan tepatnya pada 8 Oktober 2026 mendatang. 

Adapun pilkades serentak tahun 2026 yang akan di gelar ada 12 desa sekabupaten Meranti yaitu. 

1.Desa Insit, 
2.Alahair, 
3.Bungur, 
4.Tanjung Kulim, 
5.Kudap, 
6.Beting, 
7.Baran Melintang,
8.Wono Sari, 
9.Dwi Tunggal,
10.Tanjung Medang, 
11.Pangkalan Balai, 
12.Desa Mengkopot. 


Dari Pantauan Awak media ini Penerima pendaftar sudah di mulai sejak senin 03-Agustus sampai 7 Agustus, 2026 Desa sudah menerima peserta balon kades dengan melengkapi persyaratan sebagai calon kades. 

Persyaratan calon kepala desa terbaru mencakup status WNI, usia minimal 25 tahun, dan pendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat. Aturan ini berpedoman pada UU Desa serta ketentuan tambahan dokumen administratif yang berlaku.


"Dari pantauan awak media di terlihat CAKADES sudah melaksanakan kompanye di setiap desa dengan memaparkan berbagai visi dan misi untuk desa kedepan."


Kompanye  sudah di tetapkan sejak 02-Okteber-2026 sampai 04-Oktober 2026 selama tiga hari untuk calon kades mengelar kompanye. 


Sebagai calon Kades orang nomor satu di desa kita berharap bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di desa yang di pimpin nya agar kemajuan di desa tersebut dapat di manfaatkan oleh masyarakat. 

(Penulis Budiman) 




Rabu, 30 September 2026

   Comment   

Perubahan APBD Meranti 2026 Disepakati, Bupati Asmar Minta Anggaran Tepat Sasaran


Suara Kedaulatan News. 
MERANTI – Rabu-30-09-2026

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kepulauan Meranti dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar), persetujuan, dan pengesahan Ranperda Perubahan APBD 2026 di Balai Sidang DPRD Meranti, Rabu (30/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali didampingi Wakil Ketua Jack Ardiansyah dan Wakil Ketua Anton Shidarta. Turut hadir Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, anggota DPRD, Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Asmar dan pimpinan DPRD Meranti.

Dalam sambutannya, Asmar mengatakan kesepakatan Perubahan APBD 2026 merupakan hasil pembahasan dan sinergi antara pemerintah daerah bersama DPRD.

Menurutnya, penyusunan Perubahan APBD dilakukan dengan menyesuaikan rencana kerja perangkat daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) serta mengacu pada nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Perubahan APBD ini diarahkan untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, terutama pada program-program strategis yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Asmar.
Ia menyebut terdapat empat prinsip utama yang menjadi pedoman dalam penyempurnaan struktur Perubahan APBD 2026. Keempatnya meliputi penajaman prioritas pembangunan daerah, optimalisasi kapasitas fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas dan efisiensi belanja, serta penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Asmar berharap kebijakan anggaran tersebut dapat memperkuat pelayanan publik, mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui prinsip tersebut, kita berharap Perubahan APBD mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.


Dalam rapat paripurna tersebut, Banggar DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.

Laporan Banggar dibacakan oleh juru bicara Banggar DPRD Kepulauan Meranti, Noli Sugiharto.

Berdasarkan hasil pembahasan, total pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 ditetapkan sebesar Rp1.123.703.571.699, atau bertambah Rp2.978.101.488 dibandingkan APBD murni.
Pendapatan tersebut terdiri atas PAD sebesar Rp204.699.931.188 dan pendapatan transfer sebesar Rp919.003.640.511.

Komposisi tersebut menunjukkan pendapatan daerah masih didominasi sumber dana transfer. Karena itu, Banggar meminta pemerintah daerah terus mengoptimalkan PAD melalui berbagai langkah yang terukur.

Sementara itu, total belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026 ditetapkan sebesar Rp1.126.121.071.979, atau mengalami pengurangan sekitar Rp36,29 miliar dibandingkan APBD murni.

Belanja tersebut mencakup belanja operasi sekitar Rp931 miliar, belanja modal sekitar Rp89 miliar, belanja tidak terduga Rp500 juta, serta belanja transfer sekitar Rp104 miliar.

Dengan struktur tersebut, APBD Perubahan 2026 mengalami defisit sebesar Rp2.417.500.279.

Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp2.661.967.700 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya. Dalam struktur pembiayaan juga tercatat SiLPA tahun berkenaan sebesar Rp244.467.421.


Selain menyepakati struktur anggaran, Banggar DPRD memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah.

Salah satu perhatian utama adalah target pendapatan. Banggar meminta target pendapatan dalam APBD Perubahan disusun secara realistis berdasarkan potensi penerimaan yang benar-benar dapat dicapai.

Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan PAD melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data objek pajak, serta pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.

Di sisi belanja, Banggar meminta anggaran lebih diarahkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

Belanja yang dinilai kurang prioritas diminta untuk dievaluasi agar tidak mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial.

Untuk sektor infrastruktur, Banggar meminta setiap kegiatan mempertimbangkan skala prioritas, kesiapan pelaksanaan, serta kemampuan keuangan daerah.

Banggar juga menyoroti penggunaan SiLPA. DPRD meminta pemanfaatannya dilakukan secara cermat, transparan, sesuai peruntukan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, khususnya kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.


Banggar meminta perangkat daerah mengevaluasi kegiatan yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah dan segera menyelesaikan kendala yang menghambat pelaksanaan.

Pengawasan internal juga diminta diperkuat untuk mencegah kesalahan administrasi, pemborosan, maupun potensi kerugian keuangan daerah.

Pemerintah daerah juga diminta menindaklanjuti rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tepat waktu.

Selain itu, Banggar menekankan pentingnya keselarasan antara RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Setiap perangkat daerah diminta bertanggung jawab terhadap pencapaian target program dan kegiatan. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan, perangkat daerah diminta memberikan penjelasan secara terbuka.

Banggar juga meminta agar bantuan keuangan bagi tenaga guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama tetap dianggarkan dalam APBD Perubahan 2026 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


Setelah laporan Banggar disetujui secara aklamasi, pimpinan DPRD melanjutkan agenda dengan pembacaan rancangan keputusan DPRD mengenai Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026.

Rancangan keputusan tersebut kembali mendapat persetujuan anggota DPRD yang hadir. Tahapan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Setelah memperoleh persetujuan bersama, Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Riau untuk menjalani proses evaluasi sesuai tahapan yang berlaku.

Hasil evaluasi tersebut menjadi bagian dari proses sebelum Ranperda ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati Asmar meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti tahapan yang diperlukan mengingat waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 semakin terbatas.

“Keberhasilan pelaksanaan Perubahan APBD sangat bergantung pada kecepatan, ketepatan, dan disiplin seluruh perangkat daerah. Karena itu, setiap program harus dilaksanakan secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Asmar.
Diskominfotik meranti

Sabtu, 26 September 2026

   Comment   

KUA-PPAS Perubahan APBD Meranti 2026 Disepakati, Anggaran Diprioritaskan untuk Program Berdampak ke Warga

Suara Kedaulatan. News
MERANTI – Jumat-25-09-2026

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah memastikan anggaran perubahan akan diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar dan Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali dalam rapat paripurna di Balai Sidang DPRD Meranti, Jumat (25/9/2026) malam.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Anton Shidarta, Wakil Ketua DPRD Jack Ardiansyah, anggota DPRD, unsur Forkopimda serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati Asmar mengatakan, kesepakatan perubahan KUA-PPAS menjadi bagian penting dalam upaya mempertajam prioritas pembangunan daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penggunaan anggaran harus difokuskan pada kegiatan prioritas yang berimplikasi langsung terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaannya, seluruh program harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Asmar.

Menurutnya, penajaman program dalam Perubahan APBD 2026 harus tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD serta perubahan RKPD Tahun 2026.
Asmar juga mengapresiasi DPRD Meranti yang telah bersama-sama membahas perubahan KUA-PPAS. Ia menyebut berbagai pandangan, masukan, dialog hingga perbedaan pendapat selama proses pembahasan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dalam menyempurnakan kebijakan anggaran daerah.

“Seluruh proses tersebut harus bermuara pada tujuan bersama, yakni memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti,” ujarnya.


Dalam rapat tersebut dijelaskan, hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama pemerintah daerah menghasilkan sejumlah perubahan pada struktur APBD 2026.

Pimpinan sidang Anton Shidarta, SH, MH, menyampaikan pendapatan daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp1,120 triliun dalam APBD Murni 2026 meningkat menjadi sekitar Rp1,123 triliun, atau bertambah Rp2,97 miliar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp223,50 miliar menjadi Rp224,36 miliar, atau bertambah sekitar Rp857,72 juta.

Sementara pendapatan daerah dari komponen selain PAD meningkat dari Rp897,21 miliar menjadi Rp899,33 miliar, atau bertambah sekitar Rp2,12 miliar.

Di sisi belanja, anggaran yang sebelumnya sebesar Rp1,162 triliun disesuaikan menjadi sekitar Rp1,126 triliun, atau berkurang sekitar Rp36,29 miliar.

Penyesuaian belanja tersebut turut menurunkan defisit anggaran. Defisit yang sebelumnya mencapai Rp41,69 miliar menjadi sekitar Rp2,41 miliar, atau berkurang sekitar Rp39,27 miliar.

Sementara pembiayaan daerah, termasuk penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, disesuaikan dari Rp41,69 miliar menjadi Rp2,66 miliar.

Bupati Asmar kemudian menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh OPD segera menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan diminta berpedoman pada pagu dan prioritas yang telah disepakati. Pemerintah daerah juga diminta memastikan tidak ada penganggaran untuk kegiatan yang tidak prioritas dan tidak memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.

“Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk itu, harus segera ditindaklanjuti secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Asmar.

Ia berharap kesepakatan tersebut semakin memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kepentingan masyarakat serta memastikan APBD menjadi instrumen pembangunan yang efektif.

“Mari bersama-sama membangun daerah menuju Meranti Agamis, maju, dan sejahtera,” pungkasnya.

Selain penandatanganan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, rapat paripurna juga diisi pembacaan laporan Panitia Kerja oleh juru bicara Eka Yusnita serta persetujuan dan pengesahan rancangan peraturan DPRD tentang perubahan kedua atas Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.
Diskominfotik meranti

Rabu, 23 September 2026

   Comment   

Pemkab Meranti dan Pusat Sepakati Syarat dan Ketentuan Special Border Treatment

Suara Kedaulatan News. 
BATAM — Rabu-23-09-2026

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama pemerintah pusat menyepakati sejumlah syarat dan ketentuan atau Terms and Conditions dalam penyusunan skema Special Border Treatment (SBT) bagi masyarakat perbatasan Meranti dan Karimun yang bekerja di Malaysia.

Kesepakatan itu dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Batam, Rabu (23/9/2026). Forum tersebut diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi bahan koordinasi pemerintah Indonesia dengan pihak Malaysia. Pemerintah pusat juga akan memperkuat komunikasi dengan pemerintah Malaysia, termasuk melalui Menteri Dalam Negeri Malaysia, untuk memperoleh kesepahaman mengenai skema yang akan diterapkan.

Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, I Nyoman Gede Surya Mataram, mengatakan pemerintah berupaya menghadirkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat perbatasan bekerja secara legal, aman dan mendapatkan perlindungan.

Menurutnya, masyarakat di kawasan perbatasan memiliki hubungan sosial dan ekonomi dengan wilayah Malaysia yang telah berlangsung turun-temurun. Karena itu, diperlukan skema yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat tanpa mengabaikan aspek hukum dan keamanan.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mengatakan SBT diusulkan sebagai solusi atas kondisi masyarakat perbatasan yang selama ini menggunakan paspor kunjungan ketika melakukan perjalanan ke Malaysia, termasuk untuk bekerja.

“Tujuannya adalah mewujudkan mobilitas kerja perbatasan yang legal, aman, terstruktur dan tentu saja tenaga kerja kita terlindungi,” kata Muzamil.

Dalam konsep yang dibahas, SBT diperuntukkan bagi warga yang telah terverifikasi dari Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun. Mobilitas kerja tersebut direncanakan terbatas pada wilayah Johor dan Melaka, Malaysia.
Sektor pekerjaan juga akan dibatasi sesuai kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas yang selama ini dijalankan masyarakat perbatasan. Di antaranya konstruksi, pertanian, perkebunan, peternakan, restoran atau kedai, cleaning service dan sektor lainnya.

Periode kerja yang diusulkan berkisar tiga hingga enam bulan. Skema tersebut diharapkan menjadi alternatif dari pola masyarakat yang harus berulang kali keluar-masuk Malaysia menggunakan paspor kunjungan.

Dukungan terhadap penerapan SBT juga disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura.

“Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendukung penuh penerapan Special Border Treatment untuk wilayah pesisir,” tegasnya.

Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden (KSP), Dr. Moh. Indra Bangsawan, mengatakan persoalan perbatasan perlu dilihat secara komprehensif. Menurutnya, fleksibilitas pelayanan masyarakat dapat dikaji tanpa mengurangi substansi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan menekankan agar skema SBT tetap berada dalam koridor hukum nasional serta kesepakatan Indonesia dan Malaysia.

Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Kementerian Luar Negeri, instansi keimigrasian dan lembaga pelindungan pekerja migran.

Menurut Rudy, skema khusus tersebut juga penting untuk mengurangi risiko perdagangan orang, eksploitasi pekerja dan praktik agensi ilegal. Pemerintah daerah dinilai memiliki ruang untuk memperkuat pelindungan pekerja migran melalui regulasi daerah.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mengatakan persoalan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan pengawasan wilayah negara, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat.

“Perbatasan adalah ruang kehidupan masyarakat. Supaya pekerja Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan kesejahteraan, terutama masyarakat Meranti yang bekerja di Malaysia,” ujar Asmar.

Ia menyebut masyarakat Meranti sejak lama memiliki hubungan perdagangan, pekerjaan dan sosial dengan masyarakat di kawasan perbatasan Malaysia. Karena itu, pengelolaan perbatasan menurutnya harus mampu menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan kepastian bagi aktivitas masyarakat yang sah.

“Kita tidak sedang meminta kelonggaran tanpa batas. Yang kita dorong adalah pengelolaan perbatasan yang lebih adaptif, efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat, tanpa mengurangi sedikit pun kewibawaan dan kedaulatan negara,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi turut menyoroti potensi ekonomi masyarakat perbatasan yang bekerja di Malaysia. Ia mendorong kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar masyarakat tidak terus menghadapi biaya serta prosedur berulang dalam mobilitas lintas batas untuk bekerja.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari tahapan penyusunan aturan terkoordinasi SBT Meranti-Karimun sebelum dilanjutkan dengan pembahasan bersama pihak Malaysia.

Pemerintah Meranti dan Karimun berharap konsep yang telah disusun dapat menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut sehingga tercipta mekanisme mobilitas kerja masyarakat perbatasan yang lebih tertib, aman dan memberikan perlindungan.

Dalam rapat tersebut turut hadir Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah; Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Herdaus; perwakilan Direktorat Hubungan Luar Negeri Bappenas, Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri, KP2MI dan BP3MI.

Hadir pula Staf Teknis Imigrasi KJRI Johor Bahru Wahyu Kusumanegara, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan Kepulauan Riau Guntur Sahat Hamonangan, jajaran Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan Riau, Kepala Kantor Imigrasi Selatpanjang Dendi Surya Agung serta Kepala Kantor Imigrasi Karimun Dwi Avandho Farid.
(***sk) 
   Comment   

Bupati Asmar Lepas Kontingen Porsenijar PGRI Meranti, Pesan Jaga Kesehatan, Keselamatan dan Raih Prestasi Gemilang


Suara Kedaulatan News. 
MERANTI — Selasa-22-09-2026

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar melepas kontingen Pekan Olahraga, Seni dan Pembelajaran (Porsenijar) PGRI Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan berlaga pada Porsenijar PGRI tingkat Provinsi Riau 2026 di Kabupaten Siak.

Pelepasan kontingen berlangsung di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (22/9/2026). Dalam kesempatan itu, Asmar berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga kesehatan, keselamatan, kekompakan, serta nama baik daerah selama mengikuti kegiatan.
Kontingen Meranti yang akan mengikuti ajang tingkat Provinsi Riau tersebut berjumlah 96 orang. Mereka merupakan perwakilan dari sejumlah kecamatan, di antaranya Tebing Tinggi, Tasik Putri Puyu, Pulau Merbau dan Rangsang.

Ketua PGRI Kabupaten Kepulauan Meranti Alfian Husein, M.Pd., mengatakan seluruh kontingen telah dipersiapkan untuk membawa nama Kabupaten Kepulauan Meranti dalam ajang tersebut.

“Kontingen kita berjumlah 96 orang. Para peserta merupakan perwakilan dari beberapa kecamatan yang akan membawa nama Kabupaten Kepulauan Meranti pada ajang tingkat provinsi,” ujar Alfian.

Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada pengurus PGRI, panitia, pelatih, official, serta seluruh pihak yang telah mempersiapkan kontingen Meranti untuk mengikuti kompetisi tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap pengurus PGRI, jajaran panitia, pelatih, serta seluruh pihak yang telah bekerja mempersiapkan kontingen kita,” kata Asmar.

Menurutnya, para peserta bukan hanya bertanding untuk kepentingan pribadi, tetapi juga membawa nama dan harapan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena itu, ia meminta seluruh peserta menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap mengedepankan sportivitas, kejujuran dan etika.

“Jaga nama baik Kabupaten Kepulauan Meranti, junjung tinggi sportivitas dan fair play. Jaga kesehatan, keselamatan, serta kondisi fisik selama perjalanan, bertanding hingga kembali ke daerah,” pesannya.

Asmar juga mengingatkan peserta, khususnya guru yang menggunakan sepeda motor, agar memperhatikan keselamatan selama perjalanan. Ia meminta penggunaan helm standar menjadi kebiasaan setiap kali berkendara.

“Setiap menggunakan sepeda motor roda dua, tolong pakai helm. Mau ke mana pun, biasakan menggunakan helm yang sesuai standar,” tegasnya.

Selain menjaga keselamatan, Asmar meminta seluruh kontingen menjaga sikap selama berada di Kabupaten Siak. Kekompakan dan perilaku positif dinilai penting karena para peserta menjadi representasi Kabupaten Kepulauan Meranti selama mengikuti kegiatan.

“Mari jaga perilaku, tingkatkan kekompakan dan kepedulian antar kontingen sehingga dapat mengharumkan nama daerah,” katanya.

Porsenijar PGRI tingkat Provinsi Riau 2026 tersebut mempertandingkan 11 cabang. Asmar berharap kontingen Meranti mampu memberikan hasil terbaik dan membawa pulang prestasi.

“Mudah-mudahan kita dapat meraih juara pertama. Kalau belum, minimal bisa masuk tiga besar,” harapnya.

Ia kembali mengingatkan seluruh kontingen untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan kekompakan selama mengikuti rangkaian kegiatan. Dengan demikian, para peserta diharapkan dapat kembali ke Kabupaten Kepulauan Meranti dengan membawa prestasi sekaligus menjaga nama baik daerah.
(**Budiman) 

Kamis, 17 September 2026

   Comment   

Kapolres Meranti AKBP Gede Adi Pimpin Sertijab Lima Perwira, Dorong Penguatan Kinerja Kepolisian


Suara Kedaulatan News.News.
MERANTI - Kamis-17-09-2026.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., memimpin serah terima jabatan (sertijab) lima perwira di lingkungan Polres Kepulauan Meranti, Kamis (17/9/2026). Pergantian ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Upacara berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Raya Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti Ny. Widya Gede Adi, Wakapolres Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., para pejabat utama, kapolsek jajaran, perwira, personel, serta pengurus Bhayangkari.
Lima perwira yang menjalani sertijab mendapat penugasan baru pada sejumlah posisi strategis. AKP Gunawan, S.H., yang sebelumnya menjabat Kapolsek Rangsang, kini dipercaya sebagai Ps. Kabag SDM Polres Kepulauan Meranti.

Jabatan Kapolsek Rangsang selanjutnya diemban AKP Aguslan, S.H., yang sebelumnya menjabat Kasat Binmas. Sementara itu, Iptu Abdul Roni, S.H., yang sebelumnya menjabat Kasat Polairud, ditugaskan sebagai Kasat Binmas.

Posisi Kasat Samapta dipercayakan kepada AKP Hendri Berson, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat Kasubbagdalops Bagops Polres Kepulauan Meranti. Adapun jabatan Kasat Polairud diisi AKP Ridwan, S.H., M.H., yang sebelumnya bertugas sebagai Ps. Kanit 1 Subdit 2 Ditreskrimum.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita mengatakan, rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel Polri.

"Pergantian jabatan ini diharapkan dapat memberikan penyegaran dalam organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Gede Adi.
Dia meminta para perwira yang menerima amanah baru segera beradaptasi dengan tugas masing-masing serta menjaga kepercayaan yang diberikan.

"Setiap pejabat harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan, memperkuat soliditas internal, dan memastikan tugas perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik," tegasnya. 
(**Sk) 

Rabu, 02 September 2026

   Comment   

Program JALUR Polairud Meranti Bawa Bantuan hingga Pesan Pilkades dan Karhutla


Suara Kedaulatan News. 
MERANTI - Selasa-02-09-2026

Program Jelajah Riau Untuk Rakyat (JALUR) kembali membawa personel Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres Kepulauan Meranti menyambangi masyarakat pesisir. Kali ini, warga Dusun Cemaning, Desa Semukut, Kecamatan Pulau Merbau, menjadi sasaran kegiatan yang digelar Minggu (30/8/2026).
Perjalanan menuju kawasan tersebut dilakukan menggunakan armada patroli KP-1006. Kehadiran personel tidak hanya untuk menyapa masyarakat, tetapi juga membawa sejumlah layanan dan bantuan yang dibutuhkan warga pesisir.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melalui Kasat Polairud IPTU Abdul Roni, S.H., mengatakan JALUR menjadi salah satu cara Polri mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah pesisir dan memiliki keterbatasan akses.
"Program JALUR ini merupakan bentuk kehadiran Polri untuk menjangkau langsung masyarakat pesisir. Kami ingin masyarakat merasakan bahwa polisi hadir bukan hanya ketika terjadi persoalan keamanan, tetapi juga ketika mereka membutuhkan pelayanan dan kepedulian," kata Abdul Roni kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Sat Polairud menjalankan sejumlah program, di antaranya Sambang Nusa Presisi, Peduli Ekonomi Pesisir, Klinik Terapung dan Pustaka Terapung.

Sebanyak 50 warga menerima bantuan sembako berupa beras, telur dan mi instan. Sementara anak-anak pesisir mendapat kesempatan membaca melalui Pustaka Terapung sekaligus menerima alat tulis. Tim Si Dokkes juga memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan tekanan darah dan pemberian vitamin.
Selain pelayanan sosial, personel turut menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Warga diingatkan agar menjaga keamanan dan persaudaraan selama tahapan Pilkades, tidak mudah terprovokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

"Jangan mudah terprovokasi dan mari kita bersama-sama menjaga situasi tetap aman, terutama dalam pelaksanaan Pilkades. Perbedaan pilihan jangan sampai menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat," pesan Abdul Roni.

Pesan lain yang disampaikan berkaitan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Masyarakat diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.

"Karhutla merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalau menemukan adanya titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran, segera laporkan agar bisa ditangani sejak dini," ujarnya.

Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan kepolisian, warga juga diingatkan dapat menghubungi Call Center Polri 110 apabila membutuhkan kehadiran atau pelayanan kepolisian.

Abdul Roni menegaskan, kondisi geografis Kepulauan Meranti yang banyak terdiri dari wilayah perairan tidak boleh menjadi penghalang bagi polisi untuk hadir di tengah masyarakat.

"Medan dan jarak bukan alasan untuk tidak hadir. Justru masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan sulit dijangkau harus menjadi perhatian kita," tegasnya.

(**Budiman) 

Senin, 24 Agustus 2026

   Comment   

BPKAD MERANTI GELAR BERBAGAI PERLOMBAAN "MEMENTUM MEMERIAHKAN HUT RI KE 81"


Suara Kedaulatan News. 
Meranti-24-08-2026. 


Sempenena Menyambut hari jadi HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun 2026, bpkad kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan kegiatan lomba tepatnya di halaman kantor bpkad Meranti jalan merdeka kelurahan selatpanjang kota pada senin 24-Agustus-2026.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti adalah perangkat instansi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah yaitu Bupati mengatur, dan mengawasi urusan keuangan serta barang milik daerah agar transparan dan akuntabel. 
Kegiatan yang di pimpin langsung oleh Kepala Badan (KABAN) BPKAD Meranti Fajar Triasmoko, ST, pada senin pagi 24-Agustus-2026, berlangsung meriah dengan di ikuti seluruh staf kantor bpkad dengan berbagai perlombaan yang di selenggarakan oleh panitia pelaksana. 

Saat di temui awak media di sela kegiatan kepala Badan (kaban ) Fajar triasmoko, ST, menyampaikan bpkad Meranti sudah mengadakan Rangkaian kegiatan telah berlangsung sejak 14 Agustus 2026. Sejumlah perlombaan yang digelar antara lain domino pada 14–15 Agustus, karaoke pada 15 Agustus, serta puncak perlombaan yang dilaksanakan pada Senin, 24 Agustus 2026.

Pada kegiatan puncak tersebut, BPKAD menggelar sekitar 15 jenis perlombaan yang melibatkan para pegawai dan staf di lingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penanggung jawab kegiatan adalah Sekretaris BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Alexander Fembri Budiawan, SE., M.Si., sedangkan Ketua Panitia Pelaksana dipercayakan kepada Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian, Febrian Maulana, ST.
"Fajar juga menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah momentum bagi staf bpkad dalam rasa cinta tanah air dengan memperingati hari kemerdekaan HUT RI ke 81 tahun ini untuk menjaga kesatuan dan persatuan kita khususnya untuk staf bpkad Meranti"

Kegiatan ini juga nanti tentunya akan menjadi rutinitas tahunan kami dalam melaksanakan kegiatan kebersamaan ini semoga di tahun berikutnya kegiatan ini lebih meriah lagi tentunya. 


Fajar juga menyampaikan ucapan Terima kasih kepada beberpa sponsor seperti BANK RIAU, BPJS Kesehatan serta BPJS ketenagakerjaan yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini  semoga di tahun mendatang kita bisa melaksanakan dengan lebih banyak permainan dan hiburan tentunya tutur fajar kepada awak media ini. 


(Penulis Budiman) 

Kamis, 20 Agustus 2026

   Comment   

RINALDI,SH.,M,Si, Resmi Memimpin Sebagai Camat Tebing Tinggi Barat.


Suara Kedaulatan News. 
MERANTI – Kamis-20-08-2026


Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, melantik dan mengambil sumpah 42 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (20/8/2026).

Pelantikan yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti tersebut terdiri atas tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 20 pejabat administrator dan 19 pejabat pengawas.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada 42 orang pejabat yang telah dilantik hari ini,” ujar Asmar.


Ia berharap seluruh pejabat yang telah menerima amanah baru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Saat ini pemerintah daerah kabupaten  Meranti mempercayai kepada RINALDI. ,SH.,M.Si, Sebagai camat tebing tinggi barat pada 20-agustus-2026 sampai dengan berikut untuk menjalankan roda pemerintahan di kecamatan tebing tinggi barat. 


Jabatan sebelumnya RINALDI  menjabat kepala bidang pendaftaran pendataan pengawasan dan pelaporan pada badan pendapatan daerah kabupaten Kepulauan Meranti. 


Turut hadir dalam kegiatan pelantikan tersebut unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti, para staf ahli, para asisten Setdakab, seluruh kepala opd dan tamu undangan yang menyaksikan pelantikan tersebut. 


(BUDIMAN) 

Ad Placement

Pekanbaru

Advertorial

DPRD